PURWAKARTA, erajabar.my.id,- Dugaan Praktik Nepotisme dan Politisasi besar-besaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali menjadi sorotan tajam. Praktik yang dianggap kontroversial ini mencakup rotasi mulai dari administrator hingga pengawas dan fungsional, dengan dugaan berbagai pelanggaran prosedur yang mencuat ke permukaan.
Salah satu masalah utama yang disoroti adalah inklusi pejabat yang sebelumnya telah pensiun dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati (PJ Bupati). Ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kelayakan dan keabsahan proses mutasi tersebut.
Dalam kejadian yang mencuat, terungkap bahwa seorang ASN yang pernah mengajukan gugatan terhadap keputusan Bupati terkait mutasi, justru mendapatkan promosi jabatan signifikan. Kosasih, yang awalnya menantang mutasi menjadi Sekcam Cibatu, kini dilantik sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Hal ini mengundang kecurigaan terhadap motif di balik promosi tersebut, dengan dugaan bahwa mutasi tersebut terkait dengan agenda tertentu yang tidak jelas.
Selain itu, terdapat ketimpangan yang mencolok dalam mutasi seorang PNS dari Kecamatan Tegalwaru ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapeda/Balitbangda), yang diduga terkait dengan titipan dari pihak tertentu. Praktik semacam ini memunculkan kekhawatiran akan adanya praktik nepotisme dan politisasi jabatan di lingkungan birokrasi Pemkab Purwakarta.
Agus M. Yasin, seorang Pengamat Kebijakan Publik, menyuarakan kebutuhan akan penyelidikan mendalam oleh aparat penegak hukum terkait skandal ini. “Ini perlu adanya penyelidikan pihak Kejaksaan atau Kepolisian untuk mengungkap fakta dibalik mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemda,” ujar Agus M. Yasin. Jum’at, (5/07).
Kontroversi ini semakin menambah daftar panjang masalah administratif yang harus dihadapi oleh Pemkab Purwakarta, dengan panggilan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.
Reporter : Red/die
