PURWAKARTA, erajabar.my.id,- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Purwakarta, Jl. Ir. H. Juanda, Ciganea, Jatiluhur, pada Jumat sore (21/02/2025). Mereka menuntut pemerintah untuk mengembalikan anggaran pendidikan dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kabupaten Purwakarta tiba di depan gedung DPRD sekitar pukul 17.07 WIB. Sebelum memasuki area gedung, mereka melakukan orasi dan sempat membakar ban bekas sebagai bentuk protes.
Situasi sempat memanas ketika dua pimpinan DPRD Purwakarta, Wakil Ketua I DPRD Dias Rukmana Praja dan Wakil Ketua III DPRD H. Entis Sutisna, menemui massa aksi. Mahasiswa awalnya menolak kehadiran mereka karena hanya ingin berdialog langsung dengan Ketua DPRD, Sri Puji Utami.
Namun, setelah Sri Puji Utami yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta berdialog dengan mahasiswa melalui sambungan telepon dan meyakinkan bahwa kedua wakilnya dapat mengakomodasi tuntutan mereka, mahasiswa akhirnya bersedia berdialog pada pukul 18.04 WIB. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan yang harus disampaikan ke DPR RI di Jakarta.
Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, Shela Amelia, dalam siaran persnya menyatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini tengah mengalami krisis akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Indonesia tengah berada dalam kegelapan. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru menjauhkan diri dari amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan. Kebijakan demi kebijakan dilahirkan bukan untuk mensejahterakan, melainkan menindas. Rakyat kecil dibiarkan bergulat dengan kesulitan, sementara kekuasaan terus berpihak pada elit, kapitalis, dan kepentingan asing,” tegas Shela.
Menurutnya, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencederai hak-hak rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Tuntutan Aliansi BEM Purwakarta:
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
Mengembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal dan meningkatkan dana operasional PTN-BH, PTS, serta beasiswa.
Memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak kelas buruh dan kaum tani.
Mewujudkan anggaran tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis.
Melakukan efisiensi dan merombak kabinet Merah Putih.
Menghapuskan multi fungsi ABRI guna mencegah represi dalam kehidupan demokratis.
Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait perampasan aset.
Shela menambahkan bahwa kebijakan yang saat ini diterapkan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. “Pemotongan anggaran pendidikan, pengabaian kesejahteraan tenaga pendidik, hingga privatisasi pendidikan adalah bukti nyata bahwa negara gagal menciptakan keadilan sosial,” ujarnya.
Setelah dua pimpinan DPRD Purwakarta bersedia menandatangani tuntutan mahasiswa untuk diteruskan ke DPR RI, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 19.00 WIB.
Reporter : Die
