PURWAKARTA, erajabar.my.id,- Jawa Barat – Di tengah isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta serta menumpuknya utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru mengadakan kegiatan di luar daerah. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk kunjungan kerja (kunker), bimbingan teknis (bintek), dan studi banding.
Beberapa OPD yang dilaporkan melakukan kegiatan tersebut antara lain Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) yang melakukan kunjungan kerja ke Malang, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertolak ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pengamat kebijakan publik, Agus M Yasin, menilai langkah ini patut dipertanyakan, terutama dari segi urgensi dan manfaat kegiatan tersebut. Ia menyoroti kecenderungan lokasi kegiatan yang dipilih lebih menyerupai destinasi wisata daripada lokasi yang relevan dengan tujuan kerja.
“Kalau alasannya untuk studi banding, mengapa lokasi yang dipilih lebih cenderung ke tempat wisata? Ini terkesan hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran yang seharusnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” ujar Agus M Yasin, Senin (25/11).
Ia juga menambahkan, kegiatan semacam ini bisa diduga sebagai upaya mengalihkan anggaran dari program tertentu melalui pergeseran anggaran yang miskin manfaat. Untuk itu, Agus meminta agar pihak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) menginvestigasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD tersebut.
Dengan kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi tantangan besar, langkah ini jelas menuai kritik dari masyarakat yang mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Laporan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Pemkab Purwakarta agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran tetap terjaga.
Reporter : Red/Die
